Seharusnya tak ada alasan untuk tidak menyediakan payung sebelum hujan dalam hal bencana alam. Setiap daerah ternyata mendapatkan data kerawanan bencana secara rutin sehingga selayaknya sudah punya langkah antisipasi.
Setiap bulan, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVG) mengirimkan peta kerawanan gerakan tanah ke seluruh pemerintah provinsi. Selain peta, ada juga tabel yang memuat informasi nama kabupaten atau kota serta kecamatan yang berpotensi rawan gerakan tanah. Tingkat kerawanan itu berbeda-beda setiap bulannya bergantung prakiraan hujan yang turun di suatu daerah. "Prakiraan itu kami dapatkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika," kata Kepala PVG, Surono.
Mungkinkan ada pemerintah daerah yang tidak menerima data tersebut karena kendala distribusi? "Siapapun yang mengirimnya harus mendapatkan konfirmasi kalau peta yang dikirimnya itu bisa dibaca dengan baik oleh penerimanya. Kalau belum baik, harus terus dikirim," tambah Surono.
PVG mengirim data kerawanan gerakan tanah ke pemerintah provinsi di seluruh Indonesia dengan tembusan ke Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Bisa juga dilihat dan diambil juga dari situs kami," tambah dia.
Menurut data PVG, Jawa Barat adalah wilayah paling rawan bencana dibanding wilayah lain di Indonesia. Pada kejadian gempa bumi dari tahun 1818 hingga 2009 tercatat 92 kali kejadian dengan perincian di Jawa Barat 34 kejadian disusul Jawa Tengah (25), Jawa Timur (22), Banten (6), dan Yogyakarta (5).
"Jumlah kejadian gempa di Jawa Barat paling tinggi dibanding wilayah lain di Indoensia. Kalau dari jumlah korban yang paling banyak korban adalah gempa Sumatera Barat," kata Surono.
Kondisi seperti ini bukan tidak diketahui oleh para penanggung jawab di wilayah Jabar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat telah membuat program kerja sebelum bencana datang. Sigid memaparkan program itu antara lain sosialisasi, pelatihan, serta pembinaan soal kebencanaan kepada masyarakat. "Kami juga masuk ke sekolah-sekolah kalau perlu dibuat dalam kurikulumnya." Kepala BPBD Jawa Barat, Sigit Ujwalprana.
Sebelum dilantik sebagai Kepala BPBD Jabar pada Kamis (15/1) lalu, Sigit sudah mengantongi pekerjaan rumah yang cukup besar. Program rekonstruksi dan rehabilitasi ratusan ribu rumah, dari yang rusak ringan hingga berat, akibat gempa di awal September lalu masih belum selesai.
Sebagai provinsi berpenduduk sekitar 43 juta jiwa, potensi bencana di Jawa Barat sangat tinggi. Tidaklah salah kalau pemerintah dan masyarakat di provinsi yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Tengah ini, harus selalu siaga terhadap ancaman bencana.
Menurut Sigid, potensi bencana di bagian utara adalah air pasang dari laut yang menggenangi daratan atau rob dan juga banjir. Di wilayah tengah, potensi bencana terbesar adalah adanya pergerakan tanah atau longsor. Sedangkan wilayah selatan sangat rawan gempa.
Karena ancaman itu, BPBD Jabar membuat program kerja antara lain sosialisasi, pelatihan, serta pembinaan soal kebencanaan kepada masyarakat. "Kami juga masuk ke sekolah-sekolah," katanya.
Seluruh kerja itu mengerucut pada satu kata, mitigasi. Harus ada tindakan terencana dan berkelanjutan agar bisa mengurangi dampak jangka panjang atas kehidupan dan properti di satu daerah yang terkena bencana.
Sigid mengungkapkan, tantangan terbesar baginya dalam menerapkan mitigasi adalah berterus terang kepada masyarakat soal kondisi tempat tinggal masing-masing. "Tak jarang kita menemui masyarakat yang bermukim atau membuka ladang di daerah dengan kemiringan lebih dari 45 derajat. Masyarakat di situ harus sadar benar kalau daerahnya rawan bencana. Kalau ada yang tidak sesuai aturan dalam membangun, harus kita peringatkan. Ini menyangkut kehidupan," katanya.
Sumber: SP/Alex Suban http://suarapembaruan.co.cc/News/2010/01/24/index.html
