Senin, 10 Januri 2011 bertempat di gedung dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta para tokoh lintas agama berkumpul membahas kinerja pemerintahan SBY- Budiono dan menyerukan Tahun 2011: perlawanan terhadap kebohongan. Acara ini digagas oleh Maarif Institute dengan tema “Pernyataan Publik Tokoh Lintas Agama: 2011 Harus lebih Baik, Semangat Reformasi Jangan Dikhianati”

Para tokoh agama resah karena pemerintah dinilai tak jujur dalam penanganan berbagai masalah bangsa. Pemerintah belum membuktikan komitmen dalam beragam persoalan mendasar, seperti penegakan hukum, pemberantasan korupsi, tenaga kerja, penghormatan hak asasi manusia, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejumlah tokoh agama seperti Ahmad Syafii Maarif, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Pdt Andreas A Yewangoe, Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Mgr Martinus D Situmorang OFM Cap, tokoh agama Buddha Sri Pannyavaro, tokoh Nahdlatul Ulama Salahuddin Wahid, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia I Nyoman Udayana Sangging, dan rohaniwan Romo Franz Magnis-Suseno, hadir dalam pertemuan di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta

Syafii Maarif menyampaikan ada kerapuhan dalam politik Nasional. Berbagai persoalan bangsa tidak menggunakan dan menjadikan Undang-undang sebagai acuan untuk memecahkan persoalan bangsa. Namun, perubahan harus konstitusional dan menghindari pertumpahan darah.

Tokoh lain seperti Franz Magnis-Suseno menyatakan, Indonesia memang tidak tumbuh seperti China dan India karena Indonesia mengandalkan ekstraksi kekayaan alam daripada produksi. Ia mengkritik para pengkritik pemerintah yang gandrung dengan wacana neoliberalisme yang sering dipakai untuk alat pemukul.

Di sisi lain, tokoh agama Budha Sri Pannavaro menekankan, yang menjadi masalah besar adalah kalau pemimpin itu bohong, tetapi ia tidak merasa kebohongan itu sebagai kesalahan.

Mgr Martinus D Situmorang OFM Cap menyatakan, walaupun berbagai pihak sepakat dengan esensi kritik yang hendak disampaikan kepada pemerintah serta partai-partai politik, perumusan pesan harus tetap disampaikan seefektif mungkin sehingga tidak kontraproduktif dan menghabiskan energi.

Dalam akhir acara para tokoh ini menyampaikan pernyataan sikap terbuka bahwa pemerintah masih mengedepankan pencitraan dan bersikap berpura-pura. Pencitraan yang dimaksud, salah satunya adalah dalam upaya penegakan hukum dan HAM.(SL)